Garis Besar Isi Padepokan Al-Arqam Season 2
Episode “Netralitas Birokrasi dalam Pemilu”
Kamis, 11 Mei 2017 pukul 16.00 s.d. 17.15 di Mushola Mandiri Fisipol UGM

1. Pemilu pada dasarnya hanyalah salah satu cerminan tantangan yang harus dihadapi oleh birokrasi. Pemilu menjadi momentum bagi penciptaan ruang-ruang politis baru yang sangat mempengaruhi kinerja birokrasi, meskipun sifatnya temporer. Melihat bagaimana posisi birokrasi menghadapi pemilu, pada dasarnya sedang membicarakan tentang aspek netralitas. Membicarakan aspek netralitas birokrasi setidaknya bisa dilihat dari 2 kondisi yang mempengaruhinya.

2. Secara historis birokrasi di Indonesia pada dasarnya memang terlekat dengan aspek politis. Birokrasi sejak lama telah menjadi instrumen bagi penguasa untuk melakukan kontrol terhadap warganya. Dengan sebutan awal pangreh praja, aparatur birokrasi justru menjadikan warga untuk “menghambakan” diri pada birokrasi, sehingga yang terjadi bukanlah masyarakat yang mengkontrol birokrasi, namun justru birokrasi yang mengkontrol masyarakat. Selanjutnya tumbuh dengan sebutan pamong, birokrasi mencoba membangun citra sebagai panutan bagi masyarakat. Dengan kondisi ini juga sama saja dengan memposisikan sisi superioritas birokrasi di hadapan masyarakat. Kondisi historis ini mungkin yang menyebabkan pemaknaan birokrasi secara ideal yang seharusnya bermakna “sebuah tatanan yang melakukan pelayanan dan bekerja di balik meja” tidak terwujud.

3. Masalah lain adalah masih kurangnya data dan manajemen informasi yang dilakukan oleh birokrasi. Hal tersebut telah menyebabkan munculnya masalah tidak sinkronnya antar sektor di dalam birokrasi dan memunculkan masalah egosektoral. Dalam kasus lain justru terdapat sektor dari birokrasi yang “menguasai” akses informasi dan tidak mau membagikannya pada instansi lain maupun kepada masyarakat telah menyebabkan birokrasi ikut memiliki “kuasa politis”. Buruknya manajemen data telah mempengaruhi sisi rekrutmen sampai pelaksanaan kinerja yang tidak fair, sehingga aktor-aktor dalam birokrasi sendiri memanfaatkannya untuk terlibat dalam ruang-ruang politis yang memicu adanya tindakan kinerja berdasar “transaksi”. Di Jawa biasnya ruang-ruang politis yang salah satunya adalah pemilu menjadi cara bagi pemimpin untuk menilai integritas aparat maupun “loyalitas” kepada pemimpin, hal ini tentunya jauh dari kata profesionalitas dimana seharusnya penilaian didasarkan pada output dan outcomes. Di luar Jawa keadaan semakin parah dimana pengisian jabatan birokrasi dan kinerja birokrasi didasarkan pada aspek kedekatan personal, kekerabatan/marga.

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat didengarkan dengan Link : https://drive.google.com/open?id=0B-RO9BMct2KNNVV2NzR6c29qWGc

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *