Garis Besar Isi Padepokan Al-Arqam Season 2 Seri Islam & Pilkada,
“Ulama dan Kontestasi Pilkada Pasca Reformasi”
24 Maret 2017 pukul 15.30 – 17.00 di Mushola Mandiri Fisipol UGM

1. Ulama dan intelektual harus dibedakan. Ulama pada dasarnya tidak sekadar pada kemampuan mempelajari ilmu, namun juga pada niat, praktik, dakwah, karya dan kedekatannya dengan Allah SWT. Ulama dalam konteks ini elite agamawan pada dasarnya bukan kepada basis legitimasi politik, tetapi pada aspek teokrasi dan sosiologis. Secara teokrasi, ulama jelas dipandang memiliki pemahaman dan pelaksanaan keagamaan yang kuat. Secara sosiologis, basis legitimasi agama sebagai instumen penggerak dan pembentuk jaringan sosial. Keterlibatan elite agamawan dalam konteks politik Indonesia bukanlah hal baru.

2. Elite agamawan pada dasarnya telah terlibat sejak lama secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan negara Indonesia. Keterlibatan elite agamawan dalam kancah politik terus menjadi perdebatan, apalagi terkait dengan konsep negara modern yang digunakan Indonesia, dimana pada dasarnya konsep negara modern lahir dari sekularisme. Perdebatan mengenai kekuatan agama dan sekularisme semakin menguat pada sidang konstituante dan semakin melemah semenjak Demokrasi Terpimpin dan melemah pada masa Orde Baru. Keterlibatan elite agamawan dalam politik Indonesia pada dasarnya menunjukan fenomena politik aliran di Indonesia. Politik aliran di Indonesia ini menunjukan bagaimana elite agamawan sebagai struktur kuasa sebelum lahirnya pemerintahan dengan kerangka negara modern telah memiliki basis legitimasi.

3. Pemilu, partai sebagai instrumen negara modern yang digunakan Indonesia semenjak memproklamirkan diri dan masuk ke segala penjuru Indonesia ternyata tidak mengubah struktur kuasa yang telah ada lebih dulu ada di tingkat lokal. Elite agamawan dengan basis legitimasi yang kuat di tingkat lokal bahkan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pilihan-pilihan sosial & politik orang-orang yang ada di dalam jaringan sosial itu. Dan ini menunjukan terus bertahannya politik aliran di Indonesia. Pasca reformasi ternyata politik aliran justru semakin kuat dimana muncul basis-basis pendukung aliran keagamaan tertentu yang kemudian mempengaruhi preferensi politik & sosial akhir-akhir ini. Beberapa partai islam diakui atau tidak menjadikan jaringan sosial yang terbentuk dari legitimasi elite agamwan sebagai basis dukungan. Pada akhirnya pemilu dan partai sebagai konsep penyelenggaraan negara berdasarkan konsep modernisasi pada akhirnya ketika bertemu dengan politik aliran yang bertahan menjadi instrumen baru bagi perebutan basis legitimasi di tingkat lokal dan nasional.

Untuk penjelasan lebih lanjut bisa didengarkan di : https://drive.google.com/open?id=0B-RO9BMct2KNWnhZeHA5RjZJLU0

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *