Oleh: Tim Intelektual Muda Fisipol (IMF)

Disebutkan, hingga saat ini sudah lebih dari 123.000 warga Rohingya telah meninggalkan lokasi kekerasan di Rakhine, Myanmar, sejak 25 Agustus. Kekerasan terbaru itu meletus sejak terjadinya serangan militan ARSA (Arakan Rohingnya Salvation Army) terhadap pos polisi Burma. Militer kemudian melancarkan serangan pembalasan yang memaksa penduduk Rohingya keluar menyelamatkan diri dari desa mereka.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh (sumber: Flickr – Pierre Prakash)

Kompleks, pelik, itu mungkin dua kata yang tepat membayangkan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di kawasan Rakhine, Myanmar. Sudah banyak informasi yang menyebutkan insiden kemanusiaan di wilayah dekat perbatasan Bangladesh tersebut murni konflik agama, dikait-kaitkan Budha yang mayoritas menindas etnis Rohingya yang notabene-nya Islam. Padahal tidak segampang apa yang kita bayangkan. Dengan keterbukaan informasi melalui teknologi saat ini, sudah sepatutnya kita semua bertindak memverifikasi kebenaran sebuah informasi. Jangan sampai rujukan yang kita pakai, adalah hoax.

BBC pernah melaporkan  tentang rekam jejak etnis Rohingya kenapa bisa tinggal di wilayah Rakhine. Karena mereka terusir dari Bangladesh yang disebut-sebut masih satu ras dengan negara yang didominasi beragama Islam dan Hindu tersebut. Dalam laporan tersebut etnis Rohingya yang masuk wilayah Myanmar, diberi tanda menggunakan identitas atau keterangan menetap yang disebut dengan “kartu putih” (kumparan.com, 2 September 2017).

Kartu putih yang  tertera batas akhir domisili itu diberikan kepada para pengungsi etnis Rohingya selain sebagai pencatatan administrasi kependudukan, kebetulan Myanmar ingin menggelar Pemilu. Dengan kartu putih tadi, etnis Rohingya boleh memberikan hak suaranya. Lantas apa sanksinya jika batas waktu kartu putih itu habis? Warga Rohingya ditangkap kemudian dipenjara. Soal kartu putih inilah yang juga oleh beberapa pejabat setempat dijadikan alasan kenapa etnis Rohingya kabur dari Myanmar. Ternyata mereka takut tertangkap aparat di sana dan kemudian dipenjara. Ini juga variabel (kumparan.com, 2 September 2017).

Variabel lainnya mungkin kita bisa memasukkan pendapatnya Ito Sumardi, Dubes RI untuk Myanmar sebagaimana ditulis oleh Tomi Lebang di laman Facebook-nya. Ito mengatakan, bahwa Myanmar sudah lama menjadi negara tertutup dan sangat lama di bawah kekuasaan junta militer. Masalah di Rakhine menurutnya sangatlah pelik. Konflik bersenjata terjadi dimana-mana, termasuk dengan etnis beragama Budha yang didukung negara-negara perbatasan. Jangankan soal konflik tersebut, mengatasi masalah peredaran narkotika di kawasan segi tiga emas itu saja sudah sulit. Apa masalah yang kini tengah dihadapi Myanmar? Ito gambarkan, di Rakhine saja pemerintah Myanmar menghadapi dua kekuatan bersenjata, yaitu ARSA yang Islam dan Arakan Independence Army yang Buddha (kumparan.com, 2 September 2017).

Lalu di wilayah Shan, pemerintah Myanmar menghadapi Shan Independence Army yang didukung oleh China. Di Provinsi Kachin, lagi-lagi pemerintah Myanmar harus berhadapan dengan Kachin Independence Army yang dipimpin oleh seorang mantan kolonel pasukan khusus China. Kachin disebut-sebut daerah batu mulia dan sumber mineral. Di Irawady pemerintah Myanmar kembali menghadapi Wa Ethnic Army yang persenjataannya jauh lebih modern dari Tatmadaw. Mereka bahkan punya pabrik senjata sendiri, peralatan udara dan sumber dananya dari narkotika. Terakhir di wilayah Kokan Myanmar juga bertemu dengan pasukan Khunsa yang mengusai “golden triangle” dengan persenjataan modern dari Thailand (kumparan.com, 2 September 2017).

Di Arakan, sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, Muslim yang kelaparan terpaksa makan batang pohon pisang. Hal ini masuk akal karena menurut Abdul Kalam (seorang Muslim yang juga berhasil melarikan diri ke Bangladesh), mereka di sana dihalang-halangi untuk pergi ke pasar, belanja barang kebutuhan sehari-hari. Bahkan, mereka yang hendak pergi untuk bekerja dihalang-halangi. Jika ketahuan hendak pergi bekerja, mereka dilempari bom molotov. Itulah sekelumit fakta konflik yang melanda Muslim Rohingya.

Permasalahan yang Kompleks di Rakhine

Sisi Historis etnis Rohingya di Arakan Muslim Rohingya berjumlah 20% dari total penduduk Myanmar yang berjumlah 55 juta jiwa. Mereka menempati provinsi Arakan. Provinsi ini menjadi bagian dari negeri Muslim sejak abad ke-7 M dibawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Sepanjang tahun 1430-1784 M, kaum Muslim memimpin negeri ini. Tahun-tahun setelahnya, raja Burma menduduki wilayah Arakan. Sejak saat itulah bumi Arakan yang damai berubah menjadi mencekam. Pembunuhan-pembunuhan terhadap Muslim Rohingya dilakukan, harta benda kaum Muslim dihancurkan dan mereka dikirim ke penjara-penjara. Pada tahun 1842 M, Inggris menduduki wilayah ini dan memasukkan Arakan dibawah negara persemakmuran Inggris-India. Pada tahun 1937 M Inggris menggabungkan kembali Arakan dengan negeri Budha. Supaya Muslim terkuasai, umat Budha diprovokasi untuk menindas Muslim Rohingya. Pada tahun itu, Inggris mempersenjatai Budha. Tahun 1942 penyerangan-pernyerangan terhadap Muslim Rohingya dilakukan kembali. Tahun 1948 Burma merdeka dan Arakan dengan Muslim Rohingyanya tetap menjadi bagian dari negaranya. Tahun 1962 Burma dikuasai oleh Junta Militer yang condong pada komunis China-Rusia. Junta Militer berambisi menghabisi Muslim Rohingya. Tiga ratus ribu Muslim Rohingya diusir ke Bangladesh. Sedangkan tahun 1978 lebih dari setengah juta Muslim Rohingya kembali diusir dari Burma. Pernyataan mereka bukan etnis asli Myanmar sebagai legitimasi dilakukannya penindasan terhadapnya tidak masuk akal. Itu tidak lain hanyalah permainan opini dengan menyelipkan kebenaran fakta.

Rohingya bukan bagian dari etnis Burma adalah benar, tetapi Rohingya bukan bagian dari negara Myanmar adalah salah total. Karena mereka sudah menempati wilayah yang  menjadi bagian dari Myanmar jauh hari sebelum Myanmar merdeka. Lantas, mengapa penindasan terhadap Rohingya ini terus berlanjut dibawah bayang-bayang ketidakrasionalan tindakan.

Permasalahan lain adalah terkait dengan permasalahan tata kelola sumber daya. Penelitian mengenai motif ekonomi sebagai latar belakang kekerasan di Rohingya cenderung jarang mendapat tempat. Myanmar begitu tertutup terhadap aktivitas jurnalis dan lembaga kemanusiaan terkait isu Rohingya. “Genosida” kemudian digunakan para aktivis kemanusiaan untuk menggambarkan tabiat penguasa Myanmar terhadap orang-orang Rohingya. Namun di balik kata genosida itu, ada jawaban lain yang bisa menjelaskan kenapa kelompok ini hendak mereka hilangkan. Myanmar adalah negeri kaya minyak bumi dan gas alam. Forbes menyebutkan Myanmar sebagai primadona baru di tengah kesulitan dunia mencari sumber energi baru. Ketersedian cadangan energi minyak dan gas di Myanmar –yang belum tergali– mencapai 11 hingga 23 triliun cubic feet. Hasil produksi yang telah berjalan di Myanmar tak seberapa dibanding potensi migas yang mereka miliki. Pada tahun fiskal 2005-2006, Myanmar hanya menghasilkan 8,13 juta barel minyak mentah dan 11.475 juta meter kubik gas alam (kumparan.com, 3 September 2017).

Sejak berada di bawah genggaman pemerintah diktator junta militer, keinginan untuk menambah produksi jumlah minyak dan gas muncul. Mereka tidak puas dengan hanya memiliki sumur Yadana yang berlokasi di Laut Andaman –yang selama ini juga memenuhi permintaan Thailand dan China.  Tahun 2007, pemerintah pimpinan Than Shwe menikmati 2,94 miliar dolar AS, setara dengan 30 persen dari total pendapatan negara, hanya dari ekspor minyak dan gas. Komoditas kayu mengekor di ranking berikutnya. Di sinilah kemudian Rakhine masuk radar.

Wilayah Rakhine menjadi tempat menggiurkan bagi pemerintah junta militer. Di seberang Rakhine terdapat Shwe Gas, primadona baru yang namanya begitu harum bagi pencari gas alam. Kandungan gas alam di dalamnya disebut mencapai 10 triliun cubic feet, angka yang fantastis untuk sebuah situs eksplorasi gas. Belum lagi kawasan eksplorasi hutan di daratan.

Rakhine adalah tanah yang kaya. Daerah ini kemudian dijadikan bancakan bagi negara lain yang hendak melakukan eksploitasi dan pembelian minyak dan gas oleh pemerintah junta militer. China, Thailand, dan India salah satu yang menjadi mitra utama pemerintah Myanmar.  Pembukaan Rakhine sebagai sumber ekonomi ditandai oleh dibukanya beberapa sumur yang dikelola oleh perusahaan asing dan lokal. Sumur terbesar bernama Shwe Gas, dioperasikan oleh perusahaan India dan Korea Selatan. Sementara perusahaan China, Malaysia, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat ikut berbagi petak menggali minyak dan gas. Produksi mutlak membutuhkan medium distribusi. Dan dengan minyak dan gas bejibun, konsorsium pemerintah Myanmar dan beberapa perusahaan sepakat membangun pipa gas.

Myanmar suka kepastian, sama seperti yang mereka lakukan di sumur Yadana. Di Yadana, mereka membangun pipa dari sumur langsung ke wilayah Thailand–importir gas Myanmar. Hal serupa lantas diberlakukan pemerintah Myanmar di Rakhine. China menjadi pembeli pertama hasil Shwe Gas dengan jumlah 400 juta cubic feet. Karena konsorsium China bersedia langsung membeli dalam jumlah besar –serta menjadi mitra potensial di masa depan– maka dibangunlah pipa sepanjang 2.380 kilometer dari lepas pantai Kyaupyu, Rakhine, menuju wilayah China.

Proses pembangunan pipa yang dimulai tahun 2009 menimbulkan banyak masalah. Arakan Oil Watch mengungkapkan, guna memastikan kelancaran jalannya pembangunan pipa, pendekatan otoriter dilancarkan. Myanmar mengerahkan 16 batalion tentara. Selain itu, proyek tersebut memaksa 10 teritori digeser wilayahnya. Pembangunan juga menggunakan sistem kerja paksa. Myanmar mulai serampangan terhadap segala hal yang menghalangi proyek migasnya di Rakhine. Masyarakat Rakhine sudah melakukan perlawanan terhadap proses pembangunan proyek yang semena-mena sejak tahun 2007. Sayangnya, perlawanan mereka disikat habis oleh militer Myanmar kala itu. Konflik kekerasan tahun 2012 muncul ketika proyek pipa belum selesai. Konflik kala itu kental dibungkus dengan isu etnisitas dan identitas agama. Konon kisah bermula dari perampokan berujung pembunuhan oleh anak muda Rohingya terhadap perempuan Rakhine di Thra Phi Chaung.  Kelompok Buddha dari Rakhine dan Muslim Rohingya kemudian terlibat bentrokan panjang dari Juni hingga Oktober. Tercatat 138 orang tewas dari kedua pihak, dan hampir 100 ribu orang Rohingya harus mengungsi. Konflik inilah yang disebut memicu orang-orang Rohingya mencari suaka melalui perahu.

Ketika akar rumput hidup dengan kebencian, pemerintah Myanmar semakin masif dalam menancapkan kukunya untuk mengeksploitasi Rakhine. Saskia Sassen, profesor Sosiologi dari Columbia University menyebut adanya peningkatan aktivitas eksploitasi di Rakhine dalam kurun waktu 2010-2013, ketika periode konflik terjadi.  Hukum Agraria setempat diubah untuk memudahkan eksplorasi oleh pihak swasta. Ketika konflik 2012 memanas, proyek raksasa yang muncul meningkat lebih dari 170 persen. Pemerintah Myanmar juga mengalokasikan tanah 1.268.077 hektare untuk perusahaan–melonjak drastis dibanding awal tahun 2012 yang hanya 7.000 hektare. Proses perampasan tanah ini menurut Sassen masih berlangsung sampai sekarang, dan dikaburkan oleh citra bahwa konflik ini semata-mata karena agama.

Forbes melakukan analisa ketika konflik kekerasan terjadi pada tahun 2012. Lokasi dibakarnya rumah orang-orang Rohingya berada sangat dekat dengan area konsesi perusahaan Cina dan Korea Selatan, CNPC dan Daewoo.  Hal tersebut bukan berarti kebencian berdasarkan agama sebenarnya tidak ada sama sekali. Ia ada, tapi tak tumbuh secara alami, melainkan dipupuk oleh salah satu pihak berkepentingan yang terus merawat kebencian berbasis agama itu hingga santer terdengar menjadi alasan utama represi terhadap Rohingya.

Jalur pipa Shwe mulai beroperasi tahun 2013. Proyek itu punya arti besar bagi junta militer. Menurut Arakan Oil Watch, minyak dan gas yang mengalir di pipa Shwe akan menyumbang pemasukan negara hingga 150 juta dolar AS per tahun. Itu belum termasuk biaya lain yang ikut mengalir ke pemerintahan, di mana 60 persen anggaran Myanmar dialokasikan untuk militer. Kemenangan Aung San Suu Kyi dan Partai National League for Democracy (NLD) pada Pemilu 2015 pun bukan berarti membebaskan Myanmar sepenuhnya dari kekangan junta militer. Korupsi dan kekuatan politik kroni junta militer telanjur mengakar kuat di negeri berjuluk Tanah Emas itu, apalagi di Rakhine.

Pada 2014, beberapa kelompok radikal Buddha Rakhine berkampanye menolak logistik bantuan kemanusiaan untuk satu juta penduduk Rohingya. Penolakan digalang oleh Rakhine Society Network, sayap masyarakat sipil Rakhine National Party. Salah satu organisasi yang memayungi kelompok radikal Buddha Rakhine adalah Arakan National Party, partai lokal yang mengusung identitas orang Arakan atau Rakhine. Dalam konferensi yang mereka helat Mei 2014, partai menyetujui salah satu agenda perjuangan paling utama, yaitu mengklaim 50 persen hasil eksploitasi migas untuk pembangunan negara Rakhine dari pemerintah federal. Janji itu sejalan dengan masyarakat sipil lain yang menentang keras Rohingya.

Konflik kembali memanas tahun 2017. Begitu juga aliran minyak dan gas di jalur pipa Shwe, memanas menyambut masa depan cerah bagi penguasa jaringan pipa tersebut. Segala proyek yang direncanakan akan mulai dikerjakan, dari perluasan pengeboran minyak dan gas, penebangan hutan, hingga pembangunan pelabuhan potensial.

Lalu, bagaimana cara penyelesaian yang dapat dilakukan? Konflik komunal di Rakhine sudah masuk pada tahap limited destructive blows (penyerangan yang bersifat destruktif). Pada tahap ini seharusnya resolusi konflik sudah tidak dapat lagi mengandalkan kemampuan dan kemauan antarkelompok Budha dan Muslim yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Langkah resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah melalui mediasi atau arbitrasi pihak ketiga, dan juga sudah dapat menggunakan intervensi kekuatan (militer). Kemudian terkait dengan peran pemerintah yang justru ikut mensekuritisasi konflik maka tekanan dari dunia internasional perlu diperkuat agar mereka bertanggung jawab menyelesaikan konflik internal tersebut (republika.co.id, 28 Agustus 2017).

 

[Tulisan ini dimuat pertama kali di Buletin Jumat JMF UGM Al-Madani edisi 8 September 2017]

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *