Oleh: Abdul Basith Ramadhan (Manajemen Kebijakan Publik 2016, staf Departemen J.Co)

Ilmu politik sebagai salah satu ilmu sosial, berperan penting sebagai tuntunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbagai persepsi telah disebutkan oleh para ahli tentang definisi politik itu sendiri. Salah satu ungkapan definisi politik yang paling masyhur adalah definisi dari Harold Dwight Laswell (1936) yang mengatakan politik adalah, “Who gets what, when, and how”. Dari definisi tersebut, pandangan terhadap politik menjadi luas. Tak sekadar disiplin ilmu yang biasa dianggap oleh kalangan umum hanya mempelajari partai politik saja, namun berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana (cara mendapatkannya). Pemerintahan tanpa politik bagaikan kapal yang berlayar di tengah samudra luas tanpa menggunakan kompas dan peta, tidak punya arah dan tujuan yang jelas dalam perjalanannya. Politik dan pemerintahan menjadi dua unsur yang tak dapat dipisahkan di antara keduanya.

Namun, sering kali politik dan pemerintahan dianggap oleh khalayak umum sebagai hal yang buruk karena sering dianggap sebagai cara seseorang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai kekuasaan tertinggi. Anggapan negatif tentang politik dan pemerintahan ini tak luput dari perilaku para aktor yang bermain di panggung pemerintahan negeri ini. Berbagai macam intrik culas dimainkan oleh pihak tak bertanggung jawab demi menjatuhkan kubu lainnya, birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang kaya akan struktur namun miskin fungsi, birokrasi yang tidak netral, birokrasi yang tidak transparan, dan ditambah kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negeri ini menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat dalam menyantap berita di media masa.

Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) di kalangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Karena krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah inilah yang menyebabkan di penghujung abad ke-20 muncul terminologi Good Governance sebagai respon untuk mengoreksi peranan pemerintah. Pemerintahan yang sentralistik, korup, tidak transparan, tidak dapat dipercaya, dan cenderung otoriter direformasi menuju pada penyelenggaraan tata pemerintahan yang dapat memberdayakan masyarakat menuju pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, serta kedewasaan dalam berdemokrasi yang berkelanjutan (Rasul, 2009).

Istana Negara, Malaysia (sumber: Wikimedia)

Isu pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi isu menarik dalam disiplin ilmu manajemen dan kebijakan publik serta disiplin ilmu sosial dan ilmu politik lainnya. Hal ini akan sangat berkaitan dengan hal penyediaan barang kebutuhan publik (baik yang bersifat material maupun nonmaterial) oleh pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan efisien demi keberlangsungan hajat hidup masyarakat. Namun, menjadi hal yang cukup sulit untuk menentukan kriteria dan mengukur keberhasilan good governance pada setiap negara, karena perbedaan kondisi sosio-ekonomi dan iklim politik di setiap negara yang berbeda-beda.

Akan tetapi, bank dunia menyebutkan konsep inti dari good governance yaitu (dikutip dalam Prasojo dan Kurniawan, 2008): “good governance is central to creating and sustaining an environment which fosters strong and equitable development… they establish the rules that make markets work efficiently and, more problematically, they correct for market failure… this in turn requires system of accountability, adequate and reliable information, and efficiency in resource management and the delivery management”.

Di samping itu, dewasa ini konsep dari good governance mengalami perluasan substansi, sehingga turut serta melibatkan sektor swasta, pasar, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. UNDP lebih lanjut mengembangkan kriteria good governance meliputi: “participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision” (Hill dalam Prasojo dan Kurniawan, 2008). Cukup banyak literatur-literatur yang dapat kita jumpai membahas diskursus tentang good governance. Salah satunya kitab suci umat Islam, Al-Qur’an. Namun, masih terhitung sedikit para akademisi yang mengkaji konsep good governance dari sudut pandang agama Islam.

___________________
Sejarah telah menunjukkan pada kita, bahwa terjadi ketidakharmonisan hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Hal itu terlihat pada abad pertengahan saat gereja mendominasi kehidupan masyarakat Eropa pada saat itu. Dampaknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru mengalami kemandekan meskipun dapat dibuktikan secara rasional dan perhitungan yang tepat. Dalam periode yang sama, di jazirah Arab, ilmu pengetahuan sedang gencar-gencarnya dikembangkan dan penemuan demi penemuan baru terus dilakukan. Banyak para ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lahir pada zaman itu.

Sebut saja Al Farabi, Al Khawarizmi, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi. Agama Islam tak pernah menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Faktanya, dalam Al-Qur’an dan hadis mengatakan, bahwa hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah dan karena ilmulah derajat manusia dapat terangkat (HR. Ibnu Abdil Barr dan QS 58:11). Bahkan, banyak pernyataan-pernyataan yang dapat ditemukan dalam Al-Qur’an serta perkataan dan perilaku rasul dalam hadis dapat dibuktikan secara ilmiah dengan ilmu pengetahuan modern.

Al-Qur’an diturunkan Allah SWT sebagai kitab suci umat Islam untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Meskipun Al-Qur’an diturunkan 1400 tahun yang lalu, namun isinya masih tetap relevan hingga sekarang. Al-Qur’an bagi umat Islam dianggap sebagai ‘rumus canggih’ yang di dalamnya terdapat berbagai macam disiplin ilmu yang telah teruji kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern, beberapa di antaranya dalam bidang medis, teknologi, sosial, dan pemerintahan.

Dalam Al-Qur’an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan good governance. Di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan good governance pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep good governance yang ada dalam Al-Qur’an tak hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Qur’an secara garis besar menjelaskan tentang konsep accountability, transparency, justice dan equity.

Accountability atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar account (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak (QS 99:7-8). Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya…” (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828). Dalam kaitannya dengan konsep good governance, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju good governance (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam  memegang amanahnya menjadi seorang leader. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (good governance). Tanpa adanya komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari seorang pemimpin, rasanya good governance yang diimpi-impikan hanya akan menjadi utopis semata.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di bidang manajemen keuangan transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Konsep transparansi (transparency) dalam ajaran agama Islam, telah disebutkan Allah SWT sejak 1400 tahun yang lalu dalam firmannya yang menyebutkan, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya… Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah…” (QS 2:282).

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2013). Transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat.

Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan suatu negara. Adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan dapat meminimalisir tingkat korupsi yang menjadi patologi kronis dalam pemerintahan di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya, isu transparansi pemerintahan ini menjadi isu yang sentral dibicarakan oleh dunia internasional untuk menuju good governance.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hal setiap individu adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan derajatnya, kesamaan hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama. Pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang mutlak diperlukan meskipun keadilan pada umumnya relatif sulit untuk dilakukan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial, yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, telah mengajar konsep keadilan 1400 tahun yang lalu. Dalam ajaran Islam keadilan dapat diartikan secara sempit sebagai menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Hal ini juga mengisyaratkan untuk memperlakukan orang lain dengan perilaku yang tidak membeda-bedakan. Keadilan dalam konsep pemerintahan yang diajarkan oleh agama Islam menjelaskan bahwa pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, makanan, kebutuhan sandang, dan papan bagi setiap masyarakat.

Di dalam Al-Qur’an, salah satu ayat yang menjelaskan konsep terkait keadilan terdapat pada surat An-Nahl ayat 16 yang berbunyi, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. Ayat di atas termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab alquran, karena di dalam ayat ini digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin  di dunia yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala perbuatan zalim, dan sifat arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan  syariat agama ini. Allah SWT tidak berbuat zalim kepada siapa pun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dengan menginjak hak orang lain. Selian ayat yang tadi dijelaskan, masih cukup banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berperilaku adil.

Prinsip kesetaraan menjadi prinsip konstitusional terpenting yang menjadi dasar dari sistem suatu negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa prinsip kesetaraan yang ada dalam suatu komunitas harus setara dalam hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang akan dipikul oleh setiap orang tanpa mendiskriminasi orang lain karena perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok tertentu. Semua manusia dipandang sama oleh Allah SWT dan tidak membeda-bedakan maupun orang tersebut kaya, miskin, pintar, bodoh, dan lain-lain.

Satu hal yang menjadi pembeda antara individu satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Allah SWT menyebutkan, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, tidak ada suatu bangsa yang diciptakan lebih unggul dari bangsa lainnya atau pun tidak ada suatu bangsa yang diciptakan memiliki derajat yang lebih rendah dari pada bangsa lainnya. Nilai manusia ditentukan oleh Allah SWT atas kebaikan yang telah mereka perbuat dan tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Perbedaan yang muncul seperti ras, suku, agama, dan kelompok-kelompok tertentu tidak lain adalah untuk saling melengkapi dalam bingkai kehidupan umat manusia.

___________________
Jika konsep ajaran good governance dalam ajaran agama Islam diamalkan dan diinternalisasi dalam tata pemerintahan sebaik mungkin, niscaya tidak akan ada patologi sosial seperti korupsi, ketidakadilan sosial, kesenjangan, diskriminasi antargolongan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang sempurna tidak membatasi pemeluknya untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, bahkan mendorong pemeluknya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Alaq ayat satu sampai dengan lima yang pertama kali diturunkan ke bumi, yang berbunyi, “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu paling mulia. Yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (manusia tersebut)”.

Harapannya dari tulisan ini, dapat membuka pandangan kita sebagai insan akademisi, terlebih kita sebagai umat Islam, untuk mengkaji lebih mendalam konsep pemerintahan yang banyak ditulis oleh para ahli dari sudut padang agama Islam. Lalu, kita harus mengubah paradigma berpikir kita tentang ilmu pengetahuan yang ada di Al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan modern. Yang ada selama ini, ilmu pengetahuan yang telah dicetuskan oleh ilmuwan barat, lalu baru ditemukan relevansinya dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur’an. Agaknya pola pikir seperti ini perlahan coba diubah. Bacalah Al-Qur’an dan pahami isi dari redaksi ayat tersebut lalu buktikan dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Qur’an sebagai buku panduan hidup umat Islam tidak akan “ketinggalan zaman” walaupun diturunkan 1400 tahun yang lalu apalagi bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Wallahu a’lam bisshawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *